ICMINEWS, TANGERANG - Di tengah situasi Pandemi Covid-19 di tanah air yang semakin tidak terkendali penyeberannya muncul desakan publik terhadap pemerintah untuk menunda Pilkada 2020. Desakan datang dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi. Diantaranya adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), serta tokoh masyarakat nasional maupun daerah. Ini tentu bukan sekedar menginginkan ditundanya Pilkada melainkan dampak besar yang terjadi ketika Pilkada tetap dilaksanakan di masa Pandemi ini.
Tak hanya datang dari elemen nasional saja, desakan Pilkada ditunda juga diamini oleh sejumlah kalangan di daerah, seperti ICMI Orda Kabupaten Tangerang, Perkumpulan Masyarakat Peduli Siaran Untuk Demokrasi (PMPSD) dan tokoh masyarakat di daerah.
“di Povinsi Banten ada empat daerah yang akan menggelar Pilkada. Kita khawatir ini akan terjadi cluster Pilkada pada penyebaran covid-19 ini,“ Ujar Ketua ICMI Kabupaten Tangerang, Maksis Sakhabi
Pihaknya menilai jika Pilkada terus dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kondisi darurat nasional covid-19 bukan tidak mungkin akan tumbuh cluster Pilkada. Selain itu, ICMI berharap pemerintah mendengar masukan dan desakan publik terkait permintaan penundaan Pilkada 2020.
Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten, Ramelan mengatakan pihaknya akan mengikuti keputusan pusat (KPU, red.) sekalipun Pilkada ini ditunda.
“Sebagai lembaga hirarkis, KPU Banten akan mengikuti apa yang akan diputuskan oleh KPU RI, keputusan apapun kami siap,” kata Ramelan melalui WhatsApp Messanger.
Pihaknya mengaku jika desakan Pilkada tahun 2020 ditunda lantaran belum adanya penurunan kasus covid di tanah air. Maka dari itu, menurut Ramelan desakan tersebut harus dihargai.
Seperti diketahui PBNU lebih dulu mengeluarkan surat resmi tentang permintaan penundaan Pilkada 2020.
(Adm)
