KETUA DEWAN PENASIHAT PUSAT ICMI AKAN TERIMA GELAR DOKTOR KEHORMATAN DARI UNAND

ICMINEWS- Ketua Dewan Penasehat Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Muhammad Jusuf Kalla akan menerima Anugerah Gelar Doktor Ke­hormatan di bidang hukum dari Universitas Andalas (Unand). Gelar tersebut akan diserahkan pada 5 September 2016 di Auditorium Unand, Kampus Limau Manis.

Wakil Presiden RI tersebut dinilai tim promotor yang terdiri atas Prof  Dr Saldi Isra SH MH (Ketua), Prof Dr Todung Mulya Lubis SH MH, dan Prof Dr Elwi Danil SH MH, punya peran yang besar dalam bidang hukum, khususnya Hukum Peme­rintahan Daerah.

Kepala Subbagian Hu­­mas dan Protokol Unand, Eriyanti, menga­takan ada empat dasar pemi­kiran tim pro­mo­tor dalam me­ngus­ulkan gelar ke­hor­ma­tan tersebut.

Per­timba­ngan pertama, JK ber­peran dalam Pembentukan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penye­lenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber daya Nasio­nal yang Berkeadilan, serta Perim­bangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan RI.

“Di sini Tim Promotor men­jelaskan bagaimana JK mulai menonjol dalam persidangan MPR. Sebagai Utusan Daerah ternyata JK dapat terpilih sebagai Ketua Komisi D dalam Sidang Istimewa MPR RI tahun 1998, sedangkan Komisi lain dipimpin oleh anggota MPR yang berasal dari DPR,” kata Eriyanti.

Ketika berlangsung sidang di PAH II Badan Pekerja MPR, Jusuf Kalla mulai mewacanakan soal otonomi daerah. Akhirnya, Ko­misi D Sidang Istimewa MPR 1998 secara khusus membahas rancangan Ketetapan MPR ten­tang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dikutip dari laman Harianhaluan.com, pertimbangan kedua, JK me­mu­lai misi damai pemulihan peme­rintahan Aceh pasca gagal­nya Cessation of Hostalities Fame­work Agreement (COHA) dan Joint Council di Tokyo 2003. Selama menjabat sebagai Menko Kesra, pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri, gejolak dengan segala latar belakang menjadi perhatian Jusuf Kalla. Misalnya, sejarah Negeri ini mencatat peran penting Jusuf Kalla dalam menye­lesaikan gejolak daerah kasus berdimensi SARA di Ambon dan Poso.

Setelah mengambil peran sen­tral dalam perdamaian kedua daerah konflik di kawasan timur Indonesia, Jusuf Kalla mengambil inisiatif untuk memulai langkah memu­lihkan pemerintahan di Aceh. Langkah ini dilakukan karena upaya melalui Cessation of Hosta­lities Famework Agree­ment (COHA) dan pertemuan joint council tahun 2003 yang dilak­sanakan di Tokyo jauh dari ber­hasil.

“Pertimbangan ketiga adalah Perundingan Helsinki dan Un­dang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan yang keempat adalah mem­bumikan Desentralisasi Asimetris demi Meneguhkan NKRI,” ujar Eriyanti.*** (T/CH)