Menurut Maksis, Pemilu 2019 berpotensi menjadi penyebab perpecahan di kalangan ummat dikarenakan terjadi perbedaan pilihan politik. “Banyak yang tertipu dengan perbedaan-perbedaan pandangan politik, menyebabkan seseorang tak lagi menganggap saudaranya sebagai saudara. Padahal perbedaan pilihan itu sebuah keniscayaan di alam demokrasi. Kalangan cendekiawan dan para ulama harus menerangkan ini kepada masyarakat bahwa perbedaan itu nikmat, rahmat dan harus dijadikan energi positif untuk bersatu,” Kata Maksis saat memaparkan pada sessi Dialog Politik ICMI.
Ia juga menilai sudah banyak kejadian akibat perbedaan pilihan politik menyebabkan bercerai berainya kelompok, keluarga dan individu dengan individu lainnya. Hal tersebut hanya akan membuat masyarakat berpecah belah. “Ini akibat pemikiran politik yang tidak tuntas, menganggap orang lain salah dan hanya dirinya yang benar. Sehingga berbuat tidak adil disebabkan karena kebenciannya terhadap suatu kelompok,” Kata Maksis.
Sementara Anggota DPRD Provinsi Banten, Makmun Muzakki menyatakan bahwa masyarakat harus cerdas menentukan pilihan politik karena akan berpengaruh pada kebijakannya nanti. “Saya simpulkan masyarakat harus buat kontrak politik lima tahun dengan calon anggota dewan. Sebab, jika terpilih kita bisa langsung mengontrolnya,” Ungkap Anggota Komisi I DPRD Banten ini.
Menutup pidatonya, Makmun menegaskan bahwa Pemilu 2019 adalah alam demokrasi yang harus diisi dengan rencana-rencana konkrit. “Kita sudah tidak lagi bicara soal siapa pendiri bangsa, siapa PKI dan sebagainya. Hari ini kita hanya mengisinya saja, Indonesia sudah merdeka dan kita isi kemerdekaan ini dengan jalan politik yang mensejahterakan masyarakat,”Tegas Makmun di hadapan para cendekiawan muslim se-Kabupaten Tangerang.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Kronjo, KH. Syaebi Hamdi, Ketua LBH ICMI, Ahmad Abidin SH, Direktur BMI Travel, Nasrillah, Tokoh masyarakat, H. Djunaedi HS, Ubaidillah, Jahrudin dan lain-lain.
