Utusan ICMI Kabupaten Tangerang Ikuti Ramadhan Leadership Camp 2026

KOTA SERANG,ICMINEWS - Majelis Pengurus Daerah (MPD) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orda Kabupaten Tangerang mengirim peserta dalam kegiatan Ramadhan Leadership Camp 2026 yang diselenggarakan ICMI Orwil Banten bertempat di Poltekkes Banten pada Rabu, (11/3/2026). Kegiatan tersebut sebagai bentuk peningkatan kapasitas pengurus ICMI dalam bidang kepemimpinan. Ketua Panitia RLC 2026, H. Asep Mulya Hidayat mengatakan kegiatan tersebut menjadi agenda rutin setiap Ramadhan dan pada tahun 2026 ini kegiatan RLC menghadirkan narasumber yang memiliki kiprah praktis di masing-masing bidang, diantaranya Arif Wismansyah (mantan Walikota Tangerang/Pengusaha), Dahrizal, S. Kp, MPH (direktur Poltekkes Banten), Adi Dharma (Ketua OJK Banten) dan lain-lain.

Pelajar 19 Tahun di Jawa Timur Terduga Teroris, Ini Kata Cendekiawan Muda Banten

BANTEN-Terjadi sebuah penangkapan terduga teroris di Kota Batu, Jawa Timur pada 31 Juli 2024 Pukul 19.15 WIB. Penangkapan dilakukan oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. Terduga teroris adalah seorang pelajar berusia 19 tahun berinisial HOK. Menurut keterangan penyelidikan polisi, HOK diduga sebagai simpatisan organisasi ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria). HOK hendak berencana melakukan bom bunuh diri. “Densus 88 masih menyelidiki  kemungkinan keterkaitan dengan jaringan pendukung ISIS lainnya,” kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Mabes Polri, Kombes Aswin Siregar.

ICMI Pusat Minta Masyarakat Gugat UU Cipta Kerja ke MK

ICMINEWS, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Prof. Jimly Asshiddiqie meminta masyarakat ajukan gugatan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika diperlukan. Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta itu menilai jika UU Cipta Kerja itu berasal dari Presiden dan sudah final. Maka menurutnya langkah masyarakat yang konstitusional adalah menggugatnya ke MK.

ICMI : Pemerintah Harus Dengarkan Desakan Masyarakat Soal Penundaan Pilkada 2020

ICMINEWS, TANGERANG - Di tengah situasi Pandemi Covid-19 di tanah air yang semakin tidak terkendali penyeberannya muncul desakan publik terhadap pemerintah untuk menunda Pilkada 2020. Desakan datang dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi. Diantaranya adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), serta tokoh masyarakat nasional maupun daerah. Ini tentu bukan sekedar menginginkan ditundanya Pilkada melainkan dampak besar yang terjadi ketika Pilkada tetap dilaksanakan di masa Pandemi ini.

Tak hanya datang dari elemen nasional saja, desakan Pilkada ditunda juga diamini oleh sejumlah kalangan di daerah, seperti ICMI Orda Kabupaten Tangerang, Perkumpulan Masyarakat Peduli Siaran Untuk Demokrasi (PMPSD) dan tokoh masyarakat di daerah.

“di Povinsi Banten ada empat daerah yang akan menggelar Pilkada. Kita khawatir ini akan terjadi cluster Pilkada pada penyebaran covid-19 ini,“ Ujar Ketua ICMI Kabupaten Tangerang, Maksis Sakhabi

Pihaknya menilai jika Pilkada terus dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kondisi darurat nasional covid-19 bukan tidak mungkin akan tumbuh cluster Pilkada. Selain itu, ICMI berharap pemerintah mendengar masukan dan desakan publik terkait permintaan penundaan Pilkada 2020.

Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten, Ramelan mengatakan pihaknya akan mengikuti keputusan pusat (KPU, red.) sekalipun Pilkada ini ditunda.

“Sebagai lembaga hirarkis, KPU Banten akan mengikuti apa yang akan diputuskan oleh KPU RI, keputusan apapun kami siap,” kata Ramelan melalui WhatsApp Messanger.

Pihaknya mengaku jika desakan Pilkada tahun 2020 ditunda lantaran belum adanya penurunan kasus covid di tanah air. Maka dari itu, menurut Ramelan desakan tersebut harus dihargai.

Seperti diketahui PBNU lebih dulu mengeluarkan surat resmi tentang permintaan penundaan Pilkada 2020.

(Adm)

ICMI KAB TANGERANG: WASPADAI PERPECAHAN UMMAT JELANG TAHUN POLITIK 2019

ICMINEWS-Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden serta DPR, DPRD dan DPD sudah memasuki tahap pendaftaran calon. Hal ini akan membuat para kandidat semakin gencar dalam merebut hati rakyat (baca: konstituen). Oleh karenanya, masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi oleh kampanye-kampanye hitam yang kerap menghiasi alam demokrasi. Hal tersebut disampaikan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Kabupaten Tangerang, Sis Maksis Sakhabi, M.AP saat memberikan ceramah pada Halal Bihalal ICMI Kabupaten Tangerang di Kronjo, (7/7).

Menurut Maksis, Pemilu 2019 berpotensi menjadi penyebab perpecahan di kalangan ummat dikarenakan terjadi perbedaan pilihan politik. “Banyak yang tertipu dengan perbedaan-perbedaan pandangan politik, menyebabkan seseorang tak lagi menganggap saudaranya sebagai saudara. Padahal perbedaan pilihan itu sebuah keniscayaan di alam demokrasi. Kalangan cendekiawan dan para ulama harus menerangkan ini kepada masyarakat bahwa perbedaan itu nikmat, rahmat dan harus dijadikan energi positif untuk bersatu,” Kata Maksis saat memaparkan pada sessi Dialog Politik ICMI.

Ia juga menilai sudah banyak kejadian akibat perbedaan pilihan politik menyebabkan bercerai berainya kelompok, keluarga dan individu dengan individu lainnya. Hal tersebut hanya akan membuat masyarakat berpecah belah. “Ini akibat pemikiran politik yang tidak tuntas, menganggap orang lain salah dan hanya dirinya yang benar. Sehingga berbuat tidak adil disebabkan karena kebenciannya terhadap suatu kelompok,” Kata Maksis.

Sementara Anggota DPRD Provinsi Banten, Makmun Muzakki menyatakan bahwa masyarakat harus cerdas menentukan pilihan politik karena akan berpengaruh pada kebijakannya nanti. “Saya simpulkan masyarakat harus buat kontrak politik lima tahun dengan calon anggota dewan. Sebab, jika terpilih kita bisa langsung mengontrolnya,” Ungkap Anggota Komisi I DPRD Banten ini.

Menutup pidatonya, Makmun menegaskan bahwa Pemilu 2019 adalah alam demokrasi yang harus diisi dengan rencana-rencana konkrit. “Kita sudah tidak lagi bicara soal siapa pendiri bangsa, siapa PKI dan sebagainya. Hari ini kita hanya mengisinya saja, Indonesia sudah merdeka dan kita isi kemerdekaan ini dengan jalan politik yang mensejahterakan masyarakat,”Tegas Makmun di hadapan para cendekiawan muslim se-Kabupaten Tangerang.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Kronjo, KH. Syaebi Hamdi, Ketua LBH ICMI, Ahmad Abidin SH, Direktur BMI Travel, Nasrillah, Tokoh masyarakat, H. Djunaedi HS, Ubaidillah, Jahrudin dan lain-lain.