Gubernur Banten Terima Kunjungan Kajati

SERANG-Gubernur Andra Soni menerima kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten, Bernadeta Maria Erna Elastiyani di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (30/10/2025). Kunjungan tersebut menjadi ajang silaturahmi dan perkenalan pimpinan kejaksaan yang baru sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi.

ICMI : Pemerintah Harus Dengarkan Desakan Masyarakat Soal Penundaan Pilkada 2020

ICMINEWS, TANGERANG - Di tengah situasi Pandemi Covid-19 di tanah air yang semakin tidak terkendali penyeberannya muncul desakan publik terhadap pemerintah untuk menunda Pilkada 2020. Desakan datang dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi. Diantaranya adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), serta tokoh masyarakat nasional maupun daerah. Ini tentu bukan sekedar menginginkan ditundanya Pilkada melainkan dampak besar yang terjadi ketika Pilkada tetap dilaksanakan di masa Pandemi ini.

Tak hanya datang dari elemen nasional saja, desakan Pilkada ditunda juga diamini oleh sejumlah kalangan di daerah, seperti ICMI Orda Kabupaten Tangerang, Perkumpulan Masyarakat Peduli Siaran Untuk Demokrasi (PMPSD) dan tokoh masyarakat di daerah.

“di Povinsi Banten ada empat daerah yang akan menggelar Pilkada. Kita khawatir ini akan terjadi cluster Pilkada pada penyebaran covid-19 ini,“ Ujar Ketua ICMI Kabupaten Tangerang, Maksis Sakhabi

Pihaknya menilai jika Pilkada terus dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kondisi darurat nasional covid-19 bukan tidak mungkin akan tumbuh cluster Pilkada. Selain itu, ICMI berharap pemerintah mendengar masukan dan desakan publik terkait permintaan penundaan Pilkada 2020.

Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten, Ramelan mengatakan pihaknya akan mengikuti keputusan pusat (KPU, red.) sekalipun Pilkada ini ditunda.

“Sebagai lembaga hirarkis, KPU Banten akan mengikuti apa yang akan diputuskan oleh KPU RI, keputusan apapun kami siap,” kata Ramelan melalui WhatsApp Messanger.

Pihaknya mengaku jika desakan Pilkada tahun 2020 ditunda lantaran belum adanya penurunan kasus covid di tanah air. Maka dari itu, menurut Ramelan desakan tersebut harus dihargai.

Seperti diketahui PBNU lebih dulu mengeluarkan surat resmi tentang permintaan penundaan Pilkada 2020.

(Adm)

ICMI KAB TANGERANG: WASPADAI PERPECAHAN UMMAT JELANG TAHUN POLITIK 2019

ICMINEWS-Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden serta DPR, DPRD dan DPD sudah memasuki tahap pendaftaran calon. Hal ini akan membuat para kandidat semakin gencar dalam merebut hati rakyat (baca: konstituen). Oleh karenanya, masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi oleh kampanye-kampanye hitam yang kerap menghiasi alam demokrasi. Hal tersebut disampaikan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Kabupaten Tangerang, Sis Maksis Sakhabi, M.AP saat memberikan ceramah pada Halal Bihalal ICMI Kabupaten Tangerang di Kronjo, (7/7).

Menurut Maksis, Pemilu 2019 berpotensi menjadi penyebab perpecahan di kalangan ummat dikarenakan terjadi perbedaan pilihan politik. “Banyak yang tertipu dengan perbedaan-perbedaan pandangan politik, menyebabkan seseorang tak lagi menganggap saudaranya sebagai saudara. Padahal perbedaan pilihan itu sebuah keniscayaan di alam demokrasi. Kalangan cendekiawan dan para ulama harus menerangkan ini kepada masyarakat bahwa perbedaan itu nikmat, rahmat dan harus dijadikan energi positif untuk bersatu,” Kata Maksis saat memaparkan pada sessi Dialog Politik ICMI.

Ia juga menilai sudah banyak kejadian akibat perbedaan pilihan politik menyebabkan bercerai berainya kelompok, keluarga dan individu dengan individu lainnya. Hal tersebut hanya akan membuat masyarakat berpecah belah. “Ini akibat pemikiran politik yang tidak tuntas, menganggap orang lain salah dan hanya dirinya yang benar. Sehingga berbuat tidak adil disebabkan karena kebenciannya terhadap suatu kelompok,” Kata Maksis.

Sementara Anggota DPRD Provinsi Banten, Makmun Muzakki menyatakan bahwa masyarakat harus cerdas menentukan pilihan politik karena akan berpengaruh pada kebijakannya nanti. “Saya simpulkan masyarakat harus buat kontrak politik lima tahun dengan calon anggota dewan. Sebab, jika terpilih kita bisa langsung mengontrolnya,” Ungkap Anggota Komisi I DPRD Banten ini.

Menutup pidatonya, Makmun menegaskan bahwa Pemilu 2019 adalah alam demokrasi yang harus diisi dengan rencana-rencana konkrit. “Kita sudah tidak lagi bicara soal siapa pendiri bangsa, siapa PKI dan sebagainya. Hari ini kita hanya mengisinya saja, Indonesia sudah merdeka dan kita isi kemerdekaan ini dengan jalan politik yang mensejahterakan masyarakat,”Tegas Makmun di hadapan para cendekiawan muslim se-Kabupaten Tangerang.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Kronjo, KH. Syaebi Hamdi, Ketua LBH ICMI, Ahmad Abidin SH, Direktur BMI Travel, Nasrillah, Tokoh masyarakat, H. Djunaedi HS, Ubaidillah, Jahrudin dan lain-lain.

KEHADIRAN KAUM INTELEKTUAL DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah tema diskusi di setiap ruang perdebatan para kaum logika. Tema ini menjadi penting lantaran adanya suatu tujuan bersama di era millenium (Millenium Development Goals) yaitu terwujudnya masyarakat dunia yang adil, makmur dan sejahtera merata.

Tak hanya di Indonesia saja, tema pembangunan berkelanjutan merambah ke seluruh penjuru dunia. Kali ini, dalam sebuah momentum penting para cendekiawan Islam di Indonesia berkumpul, membicarakan pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk implementasi keilmuan para cendekiawan dalam menentukan sikap dan tindakan untuk kehidupan yang nyata. Para cendekiawan muslim berdebat menyoal peran dan eksistensi kaum intelektual di ranah pemerintahan. Karena hampir seluruhnya berpendapat peran dalam dunia pemerintahan tak hanya dibutuhkan sebuah konsep kelimuan semata melainkan sisi-sisi lain kehidupan sosial, politik dan ekonomi menjadi pertimbangan penguasa untuk melibatkan kaum intelektual.

MAKSIS SAKHABI: PERSATUAN ADALAH SEGALANYA DEMI NKRI

ICMINEWS, TANGERANG - Berbicara persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia saat ini dihadapkan pada afiliasi pilihan politik. Betapa tidak, satu golongan tertentu bisa terpecah menjadi berkeping-keping lantaran beda pilihan politik. Pengalaman ini bisa dilihat dari perhelatan Pilkada di DKI Jakarta, dimana setiap orang senantiasa bicara agama, suku, ras dan politik di setiap perbincangannya. Hal itu bisa berdampak pada konflik horizontal di tengah masyarakat yang majemuk ini. Pendapat ini dikemukakan Ketua ICMI Orda Kabupaten Tangerang, Maksis Sakhabi pada acara diskusi bulanan bertajuk Menjaga NKRI Merawat Islam Indonesia.

Maksis Sakhabi menekankan betapa pentingnya nilai persatuan dalam setiap kehidupan manusia. Menurutnya, tidak akan pernah terdapat sebuah negara atau bahkan kampung kecil tanpa ada persatuan. "Nilai persatuan itu sifatnya fundamental. Ia mampu menghilangkan ego kesukuan, ras dan golongan, penting sekali sebagai masyarakat majemuk kita memahami dan mengamalkan nilai persatuan,"Terang Maksis.

Menurutnya, nilai persatuan bangsa Indonesia saat ini tengah dalam kondisi yang mengancam. Hal ini dikarenakan suhu politik di DKI Jakarta yang dapat menyebar ke seantero negeri. "Tak hanya itu, DKI ini bisa membangunkan orang tidur menjadi garang seperti harimau karena urusan Pilkada," paparnya.

Maksis berharap bahwa setiap orang hendaknya memahami nilai persatuan sebagai rasa yang membangkitkan semangat ke-Indonesia-an. Lebih jauh dirinya memaparkan, bahwa nilai persatuan terdapat dalam kitab suci. "persatuan ini termaktub dalam kitab suci agama di Indonesia, mulai dari ummat Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, apalagi Islam, semua menyeru persatuan,"Tegas Maksis. /pik

AMIN RAIS: BUNG JOKOWI, JANGAN TERLAMBAT!

Demo ummat Islam yang dipimpin para ulama, zuama, dan habaib Jakarta plus tokoh-tokoh berbagai kalangan (LSM, musisi, politisi, dll) 4 November lalu berlangsung damai. Memang ada kericuhan sekitar pukul 20.00 WIB, tetapi secara keseluruhan aksi itu berakhir damai. Alhamdulillah.

Saya berada di tengah massa pengunjuk rasa yang jumlahnya mungkin tiga kali lebih besar dari demo politik 20 Mei 1998 di halaman gedung DPR/MPR yang dijuluki sebagai people powerIndonesia. Saya terharu melihat kehati-hatian para pemuda yang berdemo itu. Terlalu sering saya mendengar seruan para satgas: “Awas, jangan menginjak-injak rumput”, “Hei, hei, jangan menginjak tanaman”, juga seruan “Hati-hati, hati-hati, provokasi.”

Karena itu, di pengujung demo ketika terjadi pembakaran tiga mobil polisi, saya yakin, kejadian itu mustahil dilakukan demonstran. Mereka tulus dan tampak gembira sambil saling mengingatkan bahaya provokasi dari luar. Di samping pekikan takbir, lagu-lagu perjuangan juga terus diperdengarkan.

Soal cinta mereka pada sang saka merah putih juga sangat mengesankan. Seorang Satgas bercerita pada saya, dia dan teman-temannya kecewa berat ketika pada 3 November sore mencari bendera merah putih ke Pasar Senen, ternyata sudah ludes. Bendera merah-putih dengan berbagai ukuran sudah diborong habis peserta demo.

Kita juga melihat bendera merah putih ukuran raksasa dibentangkan di atas kepala ribuan pendemo yang berkerumun di Bundaran Bank Indonesia. Allahu Akbar. Kesetiaan pada agama dan cinta Tanah Air dari lautan manusia itu membuat banyak mata berkaca-kaca. Bahkan, banyak ibu-ibu yang mengusap air mata yang mengalir di pipi mereka.

Bung Jokowi, rasanya demo 4 November lalu adalah terbesar yang pernah terjadi di persada Indonesia. Sekali-kali jangan Anda remehkan. Dari Maluku sampai Aceh, dari Medan sampai Malang, dari Solo sampai Makassar, dari semua kota besar dan mungkin semua kabupaten, masyarakat bergerak ikhlas dan spontan menuntut hal yang sama: Adili Ahok, penista Alquran dan penghina ulama, secepat mungkin.

Tidak mungkin ada seorang tokoh dengan karisma sehebat apa pun, tidak ada koodinator lapangan (korlap) dengan biaya sebanyak apa pun, dan tidak ada kekuasaan yang berasal dari mana pun dapat menggerakkan jutaan anak bangsa dengan tuntutan yang sama.

*Ditulis langsung oleh Amin Rais.